Banyak perusahaan masih menganggap TP Doc hanya sebagai kewajiban administratif, padahal pengawasan transfer pricing semakin ketat sejak PMK 172 Tahun 2023 berlaku. Jika perusahaan tidak menyiapkan dokumentasi transaksi afiliasi dengan baik, DJP dapat melakukan koreksi pajak, mengenakan sanksi, hingga memicu sengketa pajak. Situasi ini semakin rumit karena regulasi terbaru mewajibkan perusahaan menyiapkan analisis kewajaran transaksi sejak awal, bukan menunggu pemeriksaan dimulai. Di tengah meningkatnya transparansi perpajakan global, TP Doc menjadi kebutuhan penting untuk membantu perusahaan membuktikan kepatuhan dan mengelola risiko pajak.
Apa Itu TP Doc dan Mengapa Perusahaan Membutuhkannya?
TP Doc adalah dokumen yang menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan transaksi afiliasi sesuai prinsip kewajaran atau arm’s length principle. Perusahaan menggunakan dokumen ini untuk membuktikan bahwa pihak afiliasi menetapkan harga transaksi secara wajar seperti transaksi pihak independen.
Kewajiban penyusunan TP Doc di Indonesia sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa tahun lalu melalui PMK 213/PMK.03/2016. Namun, pemerintah memperbarui ketentuan tersebut melalui PMK 172 Tahun 2023 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan selaras dengan standar internasional OECD.(Database Peraturan | JDIH BPK)
Secara umum, TP Doc terdiri dari tiga jenis dokumen utama, yaitu Master File, Local File, dan Country-by-Country Report atau CbCR. Masing-masing memiliki fungsi berbeda. Master File menjelaskan struktur grup usaha secara global, Local File fokus pada transaksi perusahaan di Indonesia, sedangkan CbCR memuat distribusi pendapatan dan pajak antar negara dalam grup perusahaan multinasional.
Menurut kajian OECD mengenai Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS Action Plan 13, dokumentasi transfer pricing menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik penggeseran laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Indonesia mengadopsi pendekatan tersebut melalui regulasi domestik agar sistem perpajakan tetap kompetitif sekaligus adil.
Perubahan Penting dalam PMK 172 Tahun 2023
Salah satu perubahan paling signifikan dalam PMK 172 Tahun 2023 adalah penegasan penggunaan pendekatan ex-ante. Artinya, perusahaan harus menyusun analisis kewajaran berdasarkan data dan kondisi saat menjalankan transaksi, bukan menunggu pemeriksaan pajak berlangsung. (MUC Consulting)
Pendekatan ini membuat perusahaan harus lebih disiplin dalam mendokumentasikan transaksi sejak awal tahun pajak berjalan. Jika sebelumnya sebagian wajib pajak baru menyiapkan TP Doc ketika ada pemeriksaan, kini praktik tersebut menjadi berisiko karena DJP dapat meminta dokumen dalam waktu relatif singkat.
Berdasarkan Pasal 34 PMK 172 Tahun 2023, wajib pajak harus menyerahkan dokumen penentuan harga transfer paling lambat satu bulan setelah DJP meminta dokumen tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus selalu menyiapkan dokumentasi dan memastikan dokumen tersebut siap digunakan kapan saja. (tbrights.com)
Selain itu, PMK 172 juga memperjelas ambang batas kewajiban penyusunan TP Doc. Berdasarkan ketentuan resmi, pemerintah mewajibkan perusahaan menyusun Master File dan Local File apabila perusahaan memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar atau menjalankan transaksi afiliasi dengan nilai tertentu yang melampaui batas ketetapan pemerintah. (Taxindo)
Risiko Pajak Jika Perusahaan Tidak Menyiapkan TP Doc dengan Benar
Masih banyak perusahaan yang menganggap TP Doc hanya formalitas pelaporan. Padahal, dokumen ini memiliki dampak langsung terhadap potensi koreksi pajak, sanksi administrasi, hingga sengketa pajak.
Dalam praktik pemeriksaan, DJP dapat melakukan koreksi apabila perusahaan tidak mampu membuktikan kewajaran transaksi afiliasi. Koreksi tersebut sering kali berdampak pada tambahan pajak penghasilan, penyesuaian laba, bahkan potensi pajak berganda apabila transaksi melibatkan pihak luar negeri.
Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, dokumentasi transfer pricing berfungsi sebagai alat pembuktian utama dalam pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Karena itu, pemeriksa pajak sangat memperhatikan kualitas analisis ekonomi, pemilihan data pembanding, serta konsistensi data keuangan selama proses pemeriksaan berlangsung. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Di sisi lain, perusahaan yang memiliki TP Doc lengkap cenderung lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak maupun proses keberatan. Dokumen yang tersusun baik juga membantu manajemen memahami risiko transaksi afiliasi sejak awal sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih terukur.
Peran Konsultan Pajak dalam Penyusunan TP Doc
Penyusunan TP Doc membutuhkan kombinasi pemahaman perpajakan, analisis bisnis, hingga interpretasi regulasi internasional. Karena itu, banyak perusahaan memilih bekerja sama dengan konsultan pajak yang memiliki spesialisasi transfer pricing.
Konsultan biasanya membantu perusahaan melakukan analisis fungsi usaha, identifikasi risiko transaksi, pencarian perusahaan pembanding, hingga penyusunan argumentasi ekonomi yang sesuai standar OECD dan regulasi Indonesia. Pendampingan ini menjadi penting terutama bagi grup usaha yang memiliki transaksi lintas negara atau struktur bisnis kompleks.
Dalam konteks Indonesia, perusahaan juga harus menyesuaikan pendekatan penyusunan TP Doc dengan karakter industri lokal, kondisi pasar domestik, dan praktik pemeriksaan DJP. Kondisi tersebut membuat perusahaan tidak bisa menyusun TP Doc hanya dengan menyalin template dari perusahaan lain.
FAQ’s
Tidak. Kewajiban berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sesuai PMK 172 Tahun 2023, termasuk batas omzet dan nilai transaksi afiliasi.
Dokumen sebaiknya disusun sejak transaksi berlangsung dan tersedia sebelum pelaporan SPT Tahunan agar sesuai pendekatan ex-ante.
Perusahaan berisiko mengalami koreksi pajak, sanksi administrasi, hingga sengketa perpajakan ketika pemeriksaan dilakukan DJP.
Ya. PMK 172 Tahun 2023 tetap mengatur transaksi afiliasi domestik apabila memenuhi kriteria tertentu dan berpotensi memengaruhi kewajaran pajak.
Karena penyusunan TP Doc memerlukan analisis ekonomi, pemahaman regulasi internasional, serta dokumentasi teknis yang cukup kompleks.
Kesimpulan
Perubahan regulasi perpajakan menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius mengawasi transaksi afiliasi perusahaan. Dalam situasi tersebut, TP Doc bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen perlindungan hukum dan strategi pengelolaan risiko pajak. Perusahaan yang menyusun dokumentasi secara tepat sejak awal cenderung lebih siap menghadapi pemeriksaan, mengurangi potensi sengketa, dan menjaga stabilitas bisnis jangka panjang.
Karena itu, perusahaan perlu memahami bahwa TP Doc merupakan bagian penting dari kepatuhan dan tata kelola pajak yang baik, terutama di tengah penerapan PMK 172 Tahun 2023. Jika perusahaan Anda membutuhkan pendampingan penyusunan TP Doc yang sesuai regulasi terbaru, hubungi kami untuk mendapatkan solusi yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan bisnis. Hubungi jasa konsultan pajak daerah Surabaya dan sekitarnya : call/WA 08179800163.
